FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF   Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul  “Thoerbecke en het Administratief recht”  mengatakan bahwa HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis), sedangkan HAN hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis). Menurut Logemann bahwa  Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Secara […]

Continue Reading

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO    Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) […]

Continue Reading

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA     Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.   Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah […]

Continue Reading

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020   Fakultas                   : HUKUM Jurusan                    : Ilmu Hukum Mata Kuliah                : Hukum Tata Negara (HTN) Hari, Tanggal : Sabtu,     Juni  2020 Waktu                      : 60 (enam puluh) menit       Dosen                      : APPE HUTAURUK, SH., MH. NIDN                       : 0307036803     KETENTUAN UJIAN: Tidak dibenarkan membuka […]

Continue Reading

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA   Konstitusi adalah kumpulan asas – asas yang menyesuaikan kekuasaan pemerintah dan hak – hak yang diperintah serta menyesuaikan hubungan antara keduanya. Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dikenal lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Tetapi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka […]

Continue Reading